Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi empiris Di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)
DOI:
https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.655Kata Kunci:
Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Pemerintah DesaAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Girirejo telah mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama Permendagri Tahun 2014, dalam mengelola dana desa. Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dan masyarakat. Meskipun mengalami kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia terampil dan infrastruktur yang memadai, Desa Girirejo berhasil mengatasinya dengan cara melaksanakan pelatihan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan..
Referensi
Anggraini, P. K. 2015. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). Skripsi. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya. Malang.
Bastian, I. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Fathoni, A. 2016. Internalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi 6(1).
Hamzah, A. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Pustaka Jawa Timur.
Husna, S. dan S. Abdullah. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1(1):282-293.
Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. Jurnal NeO- Bis 9(1).
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2016. Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1-5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAN BPKP RI. Jakarta.
Lestari, A. Sitti, N, Nafsiah, dan J. Darmawan. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa (Studi pada Lima Desa di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). Seminar Nasional GCA. Universitas Bina Darma Palembang.
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Masyhari, N. 2016. Kades di Kediri Diduga Korupsi Dana Desa. http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/257359/kades_di_kediri_diduga_ korupsi_dana_desa.html. 07 November 2016 (19:35).
Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Muntahanah, S, dan T. Murdijaningsih. 2013. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Dosen Fakultas Ekonomi. Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
Nafidah, L. N, dan M. Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3(1): 214-239.
Nazir, M. 2011. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa. 09 April 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15. Sidoarjo.
. Nomor 23 Tahun 2015 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo. 22 Mei 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 23. Sidoarjo.
. Nomor 27 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 3 Juni 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27. Sidoarjo.
. Nomor 50 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 23 Desember 2013. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 50. Sidoarjo.
. Nomor 15 Tahun 2016 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016. 31 Maret 2016. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 15. Sidoarjo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006. Berita Negara. Jakarta.
. Nomor 35 Tahun 2007 Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 24 Juli 2007. Jakarta.
. Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri. 24 Juli 2007. Jakarta.
. Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 26 Oktober 2007. Jakarta.
. Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
. Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.
. Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
. Nomor 72 Tahun 2005 Desa. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
Purnamasari, D. 2016. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Skripsi. Program Studi Strata 1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
Rahardjo. 2010. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gadjah Mada University.
Rinaldi, M. 2015. Signalling Theory dan Agency Theory. muhammadrinaldi01.blogspot.co.id/2015/04/signalling-theory-ageny- theory.html?m=1. 05 Oktober 2016 (06:55).
Sintia, D, K. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Sujarweni, V, W. 2015. Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa.
Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Cetakan Kedepalan. BPFE. Yogyakarta.
Tanjung, A. H. 2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Alfabeta. Bandung. Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara
Republik Indonesia. Jurnal Universitas Bina Widya. Riau.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
. Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
. Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. 15 Januari 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
. Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
. Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
https://www.adakitanews.com/344-desa-di-kabupaten-kediri-kebanjiran-duit/ (Di unduh pada tanggal 07 Desember 2016 jam 20.00 WIB)
www.bpkp.go.id. www.bppk.kemenkeu.go.id www.djpk.depkeu.go.id www.djpk.kemenkeu.go.id www.keuangandesa.com
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Meme Rukmini, Krissantina Eferyn, Desi Kristanti, Ferdy Yunanto, Mayciella So
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI (JIRA) is licensed under a 