Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru

Mila Ultsani; Agustiawan Agustiawan; Nur Fitriana

doi:10.53494/jira.v10i1.398

Penulis

Mila Ultsani Universitas Muhammadiyah Riau
Agustiawan Agustiawan Universitas Muhammadiyah Riau
Nur Fitriana Universitas Muhammadiyah Riau

DOI:

https://doi.org/10.53494/jira.v10i1.398

Kata Kunci:

Taxpayer Compliance,, Taxpayer Awareness, Service Quality,, Tax Sanctions,, Income Level

Abstrak

This research aims to determine the factors influencing taxpayer compliance when paying motor vehicle tax at UPT SAMSAT Simpang Tiga, Pekanbaru City. This research uses quantitative methods. The population used in this research are taxpayers who pay their vehicle tax at UPT SAMSAT Simpang Tiga Pekanbaru City. The sample used in this research was 400 taxpayers. This research data was collected by distributing questionnaires directly to UPT SAMSAT Simpang Tiga Pekanbaru City. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis with SPSS version 22 software tools. The results of this study show that the factors used, namely taxpayer income level, taxpayer awareness, service quality, and tax sanctions have an influence on motor vehicle taxpayer compliance.

Referensi

Adi, T. W., & Yushita, A. N. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wp Terhadap Kepatuhan Wp Badan Kpp Cilacap 2018. Jurnal Kajian Akuntansi. Vol. 6 No. 6, Hal. 1-15.

Ajzen, I.1991. The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50 No. 2, Hal. 179-211

Ajzen, I. 2011. The theory of planned behaviour: reactions and reflections Psychology & health. Vol. 26 No. 9, Hal. 1113-1127

Alicia, E, dkk. 2021. Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Tondano. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado. Vol. 2 No. 2. Hal. 207-215

Ariyanto, D., dkk. 2020. Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. Journal of Money Laundering Control. Vol. 23 No. 1, Hal. 245–266

Chau, G., & Leung, P. 2009 . A critical review of Fischer’s tax compliance model: A research synthesis. Journal of Accounting and Taxation, Vol. 1 No. 2, Hal. 34-40

Chusaeri, Y, dkk. 2017. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol. 6 No. 9. Hal. 16-30

Dewi, I. A. P. P I, dkk. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Singaraja. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 11 No. 3. Hal. 2614 – 1930

Efriyenty, Dian. 2019. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. E-jurnal Akuntansi. Vol. 3 No. 2, Hal. 20-28

Farandy, M. R., & Sulitiyanti, U. 2018. Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenda raan Bermotor. Journal of Chemical Information and Modeling

Febriyanti, A. A. I. I., & Setiawan, P. E. 2017. Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak Sebagai Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Gianyar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 21 No. 2, Hal. 996–1025

Fetrisia, J. 2020. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pendapatan Wajib Pajak. E-Jurnal STIE.

Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta

Juliantari, Ni Komang Ayu, dkk 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. E-Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar. Vol. 3 No. 1, Hal. 128-139.

Karlina, U. W & Ethika, M. H 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Universitas Bung Hatta. Vol. 15 No. 2, Hal. 143-154.

Krisnadeva, A. A. N. 2020. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntasni. Vol. 30 No. 6, Hal. 1425-1440.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mumu, A. dkk. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 15 No. 2, Hal. 175-184

Ningsih, Dwi Indria, dkk 2022. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau. Vol. 2 No. 1, Hal. 190-199.

Nirajenani, C. I. P & M. Aryani, N. Kt. L 2018. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Universitas Udayana. Vol. 21 No. 1, Hal. 339-369.

Nita, E, dkk. 2022. Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). E-Jurnal Politeknik Negeri Padang. Vol. 1 No. 2, Hal. 128-141.

Puteri, P. O, dkk 2019. Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Kota Padang). E-Jurnal JEA. Vol. 1 No. 3, Hal. 1569-1588.

Prena, G. Das, dkk. 2019. Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, and Tax Obligation Placement towards Compliance Report on Corporate Taxpayers. International Journal of Social Sciences and Humanities. Vol. 3 No. 1, Hal. 26–35.

Rahayu, S. K. 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal,Yogyakarta : Graha Ilmu

Resmi, S. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus (11th ed.). Salemba Empat

Samudra, A A. 2015. Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Rajawali Pers

Suari, D. P. A. M, dkk 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar. E-Jurnal. Hal. 775-786.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Susilawati, K. E., & Budiartha, K. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 4 No. 2, 345–357

Tresnalyani, N. K. Mi dan Jati, I. K. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakkan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 24 No. 1. Hal. 578-605

Wardani, D. K., & Asis M. R. 2017. Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program SAMSAT corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2, Hal. 106-116

Wardani, D. K dan Rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di SAMSAT Drive Thru Bantul). E-Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol. 5 No. 1, Hal. 15-24

PERATURAN

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pemerintah Pusat. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah Pusat. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Pusat. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Pusat. Jakarta

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat. Jakarta

SUMBER INTERNET

https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-293858#:~:text=.04%2F2000.-,Menurut%20Keputusan%20Menteri%20Keuangan%20No.%20544%2FKMK.04%2F,untuk%20mengangsur%20atau%20menunda%20pembayaran

Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 12 Juni 2023

https://educhannel.id/blog/artikel/pendapatan.html#:~:text=Menurut%20Boediono%20(2002)%2C%20secara,%2C%20minggu%2C%20dan%20bulan)

Pendapatan. Diakses pada 31 Mei 2023

https://flazztax.com/2021/06/24/simak-5-jenis-pajak-pusat-beserta-pengertiannya//

Simak 5 Jenis Pajak Pusat Beserta Pengertiannya. Diakses pada 31 Mei 2023

https://lifepal.co.id/media/cek-pajak-kendaraan-bermotor-secara-berkala-ini-4-manfaatnya-lho/#Manfaat_pajak_kendaraan_bermotor

Ini Manfaat Pajak Kendaraan Bermotordan Cara bayarnya. Diakses pada 14 April 2023

https://klikpajak.id/blog/pajak-yang-dipungut-pemerintah-pusat/#Jenis_Pajak_yang_Dikelola_Pusat

Pajak yang Dipungut Pemerintah Pusat, Bagaimana Penjelasannya ?. Siakses pada 10 april 2023

https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah