Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Penulis

  • Sahala Purba Universitas Methodist Indonesia
  • Michael Armando Panggabean Universitas Methodist Indonesia
  • Tesalonika Br Purba Universitas Methodist Indonesia
  • Enny Manalu Universitas Methodist Indonesia
  • Cindy Arsita Sitanggang Universitas Methodist Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.408

Kata Kunci:

Financial Statement Analysis

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan meningkatkan efektivitas akhir dari pengelolaan keuangan daerah, diteliti secara deskriptif kuantitatif dengan subjek riset informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013-2022. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan tergolong sangat rendah sekali sebesar 10,43%, rasio ketergantungan keuangan tergolong rendah sekali sebesar 8,91%, rasio derajat desentralisasi fiskal tergolong rendah sebesar 10,63%, rasio efektivitas PAD dan efektivitas pajak daerah tergolong sangat efisisen sebesar 108,23% dan 110,29%, rasio efisiensi PAD dan efisiensi pajak daerah tergolong sangat efisien sebesar 2,45%, dan rasio derajat kontribusi BUMD sudah baik sebesar 8,251% . Berdasarkan analisis, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013-2022 dapat dinyatakan secara umum bahwa Kabupaten Tapanuli Utara belum cukup baik dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Sesuai hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kondisi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara masih belum ideal.

Referensi

Abdul Halim. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Penerbit Salemba Empat.

Badan Pemeriksa Keuangan sumatera utara (BPK). (2024). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Ganec Swara, 4(3), 75–86.

Bps.go.id. (2024). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk umur 15 tahun keatas menurut Kab/kota (persen).2013-2022. Bpas.Go.Id.

Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(2), 107–124. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644

Juwita, A. H., Prasetyani, D., & Sari, V. K. (2021). Analisis kebutuhan daerah untuk pembentukan bumd pariwisata. 23(4), 663–668.

Kabupaten samosir satahi- saoloan. (2024). Sejarah singkat Kabupaten samosir. https://samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir/#:~:text=Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli,Silindung%2C Toba Holbung%2C Humbang%2C

Kemandirian, R., Daerah, K., Fiskal, D. D., & Daerah, E. P. (2024). Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Digital Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Pasal 2 Tentang Pelaporan Keuangan dan bagaimana cara memahami laporan keuangan , bagaimana cara menafsirkan angka-angka dalam. 14–23.

Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.

Mahsun, M. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.

Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi.

Muttaqin, I., & Akbar, F. S. (2023). Gezza Insan Muttaqin, 2 Fajar Syaiful Akbar. 03(01), 20–40. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Among Makarti, 7, 83–112.

Sari, J. (2019). Analisis Pengaruh tingkat pengangguran dan kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di kecamatan jabung,lampung timur ditinjau dari nilai-nilai ajaran islam [Universitas islam negeri raden intan lampung]. In Fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung. https://doi.org/10.4324/9781351010245

Sekretariat kabinet republik indonesia. (2022). Tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) falam penongkatan perekonomian Daerah. Humas. https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/

Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 11(1), 184–195. https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423

Sosial, P. K. (2012). Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Economic Growth And Sosial Welfare). 17(200).

Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah ( Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura ) dengan kinerja dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara baik . Seperti. 6(September), 91–101.

Undang-undang Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Republik Indonesia tentang pemerintah daerah (Nomor 32 tahun 2004).

Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjao. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 99–109. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441

Unduhan

Diterbitkan

2024-10-31

Cara Mengutip

Purba, S., Panggabean, M. A., Purba, T. B., Manalu, E., & Sitanggang, C. A. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara . Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 10(2), 390–404. https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.408

Terbitan

Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi

Bagian

Articles

Lisensi

Hak Cipta (c) 2024 Sahala Purba, Michael Armando Panggabean, Tesalonika Br Purba, Enny Manalu, Cindy Arsita Sitanggang

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama